KABARIN.ID – Satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, disambut gelombang protes keras dari kaum intelektual. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memadati depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (26/2/2026), untuk menyuarakan rapor merah pemerintahan saat ini.
Demokrasi Terkendala, Transparansi Dipertanyakan
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung dinamis tersebut, KBM Untirta menyoroti mandeknya keterbukaan informasi publik dan kebebasan berdemokrasi. Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Ridam Nur Aryadi, menegaskan bahwa era Andra-Dimyati masih menyisakan catatan kelam bagi kebebasan pers dan hak suara rakyat.
“Dalam satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati, banyak catatan yang harus jadi sorotan. Mulai dari isu Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan program SPPG yang kurang transparan, hingga kebebasan demokrasi dan pers yang masih sangat memprihatinkan,” ujar Ridam di tengah riuhnya massa aksi.
Banten “Darurat” Lingkungan: Hutan Gundul, Sungai Tercemar
Tak hanya soal politik, para mahasiswa juga menggugat abainya pemerintah terhadap kelestarian alam. KBM Untirta menuding pengawasan lingkungan di bawah naungan Andra-Dimyati sangat lemah.
- Perambahan Hutan: Sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Banten dilaporkan mulai gundul akibat aktivitas yang tidak terkendali.
- Limbah Industri: Sungai-sungai di Banten kini mulai tercemar limbah industri, mengancam ekosistem dan kesehatan warga.
Mahasiswa mendesak Pemprov Banten untuk tidak hanya mengejar target PSN, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap sisa-sisa paru-paru hijau di Tanah Jawara.
Pendidikan Gratis vs Realitas Pahit Guru Honorer
Di sektor pendidikan, meskipun program pendidikan gratis terus digulirkan, mahasiswa menemukan disparitas akses yang sangat tajam. Fokus utama yang disorot adalah kesejahteraan tenaga pendidik yang kontras dengan program pemerintah lainnya.
“Jangan sampai ada tenaga pendidik yang kesulitan ekonomi di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan,” tegas Ridam. Ia menambahkan bahwa fasilitas pendidikan—mulai dari gedung hingga alat peraga—masih jauh dari kata layak di beberapa titik, sementara nasib guru honorer masih terkatung-katung tanpa kepastian perlindungan.(wld)
