KABARIN.ID – Di tengah perlombaan global kecerdasan buatan (AI) yang mengusung narasi “siapa cepat dia selamat”, Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam euforia teknologi yang serampangan. Para ahli memperingatkan risiko Otomatisasi Prematur—sebuah kondisi di mana AI diadopsi secara agresif sebelum fondasi digital, kapasitas institusi, dan kesiapan pasar tenaga kerja benar-benar matang.
Risiko terbesar Indonesia saat ini bukanlah tertinggal dalam teknologi, melainkan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin di saat struktur ekonomi belum siap. Fenomena ini serupa dengan premature deindustrialization yang pernah diperingatkan ekonom Harvard, Dani Rodrik, di mana negara berkembang kehilangan basis industrinya sebelum mencapai kemakmuran.
Ancaman Nyata bagi 280 Juta Jiwa
Dengan puncak bonus demografi pada 2030-2035, Indonesia menghadapi tantangan besar: menyerap 2-3 juta angkatan kerja baru setiap tahun. Namun, dengan 55% tenaga kerja masih di sektor informal, percepatan AI di sektor perbankan, ritel, dan manufaktur berisiko menghancurkan pekerjaan tingkat menengah sebelum alternatifnya tercipta.
“Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada kesiapan institusi. Jika basis data kementerian masih terfragmentasi, menerapkan AI dalam pelayanan publik seperti bansos atau rekrutmen ASN hanya akan menciptakan kesalahan sistemik yang bias dan sulit dikoreksi,” ungkap narasi kebijakan tersebut.
“Ekstraksi Digital”: Kita Ekspor Data, Impor Kecerdasan
Selain ancaman pengangguran, Indonesia menghadapi risiko ketergantungan teknologi global. Saat ini, sebagian besar infrastruktur cloud dan model AI berasal dari perusahaan asing. Jika hanya menjadi pasar pengguna, Indonesia terjebak dalam pola ekonomi ekstraktif baru: mengekspor data mentah, namun harus mengimpor “kecerdasan” dari luar negeri. Hal ini dinilai mempersempit ruang kebijakan industri nasional dan melemahkan kedaulatan digital.
Lima Strategi Penahapan untuk Selamatkan Ekonomi
Guna menghindari instabilitas sosial, pemerintah didorong untuk menempatkan penahapan sebagai prinsip utama melalui lima langkah strategis:
- Digitalisasi Mendahului Otomatisasi: Integrasikan basis data publik (SPBE & NIK) sebelum menerapkan sistem pengambilan keputusan berbasis AI.
- Kapasitas Mendahului Skala: Gunakan regulatory sandbox dan proyek percontohan sektoral sebelum adopsi masif.
- Pembangunan Kapabilitas Domestik: Kejar kebutuhan 9 juta talenta digital melalui pendidikan STEM dan program seperti Kampus Merdeka.
- Kebijakan Industri Berbasis Data: Perkuat tata kelola data domestik dan insentif bagi startup AI lokal.
- Perlindungan Sosial Adaptif: Siapkan asuransi pengangguran dan skema transisi kerja bagi mereka yang terdampak dislokasi teknologi.
Menjadi late mover justru bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Kita dapat belajar dari kesalahan negara maju yang kini menghadapi krisis kepercayaan akibat algoritma bias. Di era persaingan geopolitik semikonduktor dan data, strategi AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan isu kedaulatan bangsa.(red)
